Eks Ketum DPD IMM NTB; Gubernur NTB Harus Lebih Tegas Menerapkan Aturan Protokol Covid 19



Oleh : Supratman Penulis adalah Ketum DPD IMM NTB 2016-2018 dan Sekretaris Lazismu NTB.
Oleh  Supratman
Penulis adalah Ketum DPD IMM NTB 2016-2018 dan Sekretaris Lazismu NTB.

SASAMBO NEWS - Nusa Tenggara Barat harus menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh warganya. Jangan sampai masyarakat merasa tidak aman dan terus dihantui oleh keberadaan Covid-19 yang belum tau kapan berakhir. Pemerintah, khusus Gubernur NTB harus tegas menegur kepala daerah di bawahnya untuk menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat dan konsisten. Bukan hanya terkesan formalitas dan sesaat.

Saya memantau perkembangan penanganan Covid 19 di NTB belum konsisten menjalankan protokol Covid 19. Misalnya kita lihat di Kota Mataram dengan perkembangan kasus terbanyak di NTB sudah mencapai 174 kasus per Selasa 26 Mei 2020. Masih belum kelihatan maksimal menerapkan protokol Covid-19. Penutupan akses keluar masuk kota kelihatan belum optimal dan terkesan formalitas. Banyak wilayah zona merah, tapi aktivitas masyarakat seperti tidak ada tanda-tanda Corona.

Saya bayangkan dulu waktu awal-awal Covid-19 di NTB ada tempat isolasi yang sediakan pemerintah khusus untuk ODP yang datang dari luar daerah zona merah. Sampai saat ini sepengetahuan saya belum ada tempat itu kecuali rumah sakit darurat di Asrma Haji untuk pasien. Padahal pemerintah punya banyak vasilitas yang bisa digunakan untuk itu.

Masyarakat NTB yang balik dari luar daerah dibiarkan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing yang justru menimbulkan konflik baru di masyarakat. Seharusnya pemerintah tegas. Semua yang datang dari luar NTB dijemput paksa langsung diisolasi di tempat yang disediakan bukan malah suruh pulang di rumah masing-masing. Langkah seperti itu bukan bertarti kasar dan tidak elok, tapi dengan ketegasan seperti itu warga segan terhadap pemerintah.

Bayangkan Gubernur Jawa Tengah saja menyediakan rumah-hantu untuk tempat isolasi warganya dan dijemput paksa. Di Aceh diberlakukan hukum lokal dengan mengucilkan warganya jika tidak patuh terhadap protokol Covid 19. Maaf saya harus katakana, NTB pada umumnya seolah ada pembiaraan dan tidak ada ketegasan seperti itu.

Kerumunan massa masih menjadi pemadangan biasa di NTB. Saat salat Idul Fitri saja kemarin rata-rata masjid di Kota Mataram dan NTB pada umunya membuka untuk salat. Padahal Gubernur sendiri sudah mencabut SKB tentang salat Id dan mengeluarkan edaran untuk tidak melaksanakan salat berjamaah di Masjid dan temapat ibadah lain. Tapi nyatanya di lapangan ramai masjid membuka. Itukan kontras dengan aturannya.

Saat ini butuh ketegasan dari pemerintah, tidak hanya imbauan lewat surat dan media masa. Kerahkan pasukan di lapangan untuk tindak tegas. Pemerintah punya perangkat untuk itu semua. Kita pahamlah masyakat kita masih banyak yang belum taat. Oleh karena sikap tegas pemerintah untuk menindak itu yang penting. Padahal di beberapa media pemerintah tegas menyampai sebelum Idul Fitri tidak ada zona hijau bagi NTB, seluruhnya zona merah. 

Takutnya nanti setelah fase klaster Goa dan Klaster Magetan, akan muncul klaster baru bernama klaster lebaran (idul fitri). Bayangkan sehari setelah lebaran 49 kasus baru positif. Ya kita berdoa dan ikhtiar semoga tidak ada penambahan.

Bayangkan grafik psitif di NTB semakin meningkat. Data masuk 26 Mei 2020 ada 49 kasus positif baru, sehingga totalnya 537 kasus positif di NTB. Belum lagi kalau ada pasien siluman yang tidak terdata mungkin bisa lebih banyak lagi.

Hemat saya Pemerintah harus menerapkan protokol Covid-19 dengan ketat dan konsisten. Bila perlu daerah zona merah di lock down saja jika pemerintah berani. Jangan biarkan masyarakat bertaruh nyawa sendiri tanpa diatur dengah ketat. Komando ada di tangan Gubernur sebagai panglima tertinggi di NTB.

Libatkan semua unsur pemerintah mulai dari RT, RW, Kadus/Kaling, Kades/Lurah, Camat sampai Buapati Walikota harus kompak dan siirama untuk kepentingan bersama. Jangan karena dendam politik Pemda di NTB tidak seirama untuk penangannan Covid-19 ini. Hilangkan ego sektoral masing-masing Pemda untuk kemaslahatan bersama.

Saran kami sebagai warga, Gubernur NTB harus lebih massif lagi gerakkan timnya untuk lebih giat. Jika ada prestasi pertahankan, yang masih kurang diperbaiki. Sering turun memantau lapangan seperti Gubernur-gubernur lain Jabar, DKI, Jateng, Jatim. Upaya mereka perlu dititu dalam penanganan Covid-19. NTB masuk nominasi 10 besar kasus Covid-19 sejak awal dan belum ada tanda untuk keluar bahkan meningkat. Bali saja sebagai daerah pusat wisata lebih rendah kasusnya dari NTB.

Intinya bagi saya, Gubernur harus lebih tegas lagi. Kepala daerah yang tidak ketat menerapkan protokol Covid-19 ditegur saja bila perlu diberi sanksi. Gubernur punya kewenangan untuk itu sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jangan sampai hanya buat aturan dan himbauan di atas kertas saja dan terkesan formalitas, namun langkah konkrit di lapangan tidak jalan. Sehingga membuat masyakat bingung. Tutup semua fasilitas umum dan tempat belanja secara konsisten agar tidak menimbul reaksi protes dari masyarakat. Kecuali mungkin tempat belanja kebutuhan pokok warga perlu dipertimbangkan.

Saya bukan tidak mengapresiasi langkah-langkah pencegahan yang dilakukan selama ini, sudah cukup bagus. Namun perlu ditingkatkan lagi, sebab ini sudah situasi darurat dengan penambahan kasus sangat banyak. Kritik dan saran itu jangan dimaknai membenci atau musuh. Anggap saja itu adalah imun baru bagi pemerintah agar lebih serius lagi dalam menangani sebaran Covid 19 di NTB. Kita juga sebagai masyarakat harus ada kesadaran untuk melaksanakan protocol Covid mandiri. Semoga NTB segera pulih dan kembali kehidupan normal seperti dulu lagi.
auto faucet

Komentar