Pemkab Lobar Programkan BPJS Untuk Pegawai Non ASN


 SASAMBO NEWS - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan cabang Nusa Tenggara Barat (NTB), bertempat di Bencingah Agung Kantor Bupati, Gerung, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Jum'at (13/11).

MoU itu dilakukan Pemkab Lobar dengan pihak BPJS agar karyawan Non ASN di lingkup Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) mempunyai asuransi yang melindungi jiwa mereka apbila terjadi musibah pada saat bertugas di lapangan.

Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, menilai BPJS untuk non ASN tersebut sangat penting, sebab dapat mengurangi beban mereka apabila terjadi musibah saat melaksanakan tugas di lapangan,"Sejak awal sudah saya sampaikan kepada dinas ketenagakerjaan bahwa ini sangat penting,"jelasnya

Atas dasar itu dia bersama OPD terkait lainnya melakukan urun rembuk, bermufakat untuk menyepakati rencana yang sejak awal sudah di rencanakan Pemkab Lobar,"alhamdulillah hari ini hal itu dapat terwujud,"ungkapnya.

Pemda Lombok Barat telah melakukan penandatangan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB, supaya para pegawai Non ASN di lingkup Kabupaten Lombok Barat bisa senang bekerja dan mendapatkan jaminan terkait segala kemungkinan yang terjadi saat bekerja.

Selain itu pengadaan BPJS untuk non ASN di Lingkup Pemda Lobar tersebut dalam rangka  memberikan pelayanan prima terhadap semua pegawai di lingkup Pemda Lobar, walaupun belum bisa menyeluruh tapi hal itu sudah membuat orang nomor satu di Lobar itu cukup berbahagia.

Sementara pembayaran premi untuk tiga bulan pertama akan di bayarkan oleh pihak Bank Mandiri Syariah, sedangkan Pemkab Libar akan mulai membayarkan premi untuk BPJS non PNS tersebut mulai bulan Februari 2021 mendatang.
"saya ucapan terima kasih dan rasa syukur yang mendalam kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Mandiri Syariah, yang telah memfasiltasi kami,"ungkapnya.

Terkait non ASN yang belum bisa terkaper oleh pihak Pemda Lobar, Faozan mengatakan bahwa masih terkendala tekhnis, namun tetap akan di usahakan,"untuk non ASN yang belum tercover akan diusahakan, namun kami mohon bersabar semua akan mendapat giliran, harus pelan pelan sebab terkendala tekhnis,"ucapnya.

Dia ingin semua pegawai non ASN di Lobar termasuk Guru Tidak Tetap (GTT) tetap akan di fasilitasi, namun karena waktu dan hal-hal teknis yang lain, tidak bisa langsung semuanya,"mana yang siap dulu kita dahulukan," ucapnya.

Harapannya kedepan OPD terkait tetap berkomunikasi supaya GTT juga bisa diikutsertakan jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,"untuk GTT akan kami ikut sertakan juga di BPJS Ketenagakerjaan dengan model pertanggungan jaminan rumah sakit, jaminan pembayaran honor gaji dan bea siswa untuk dua anak, Dengan ini membuat orang yang berjasa terhadap daerah dan masyarakat lebih tenang dalam bekerja,"ujarnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB Adventus Edison Souhuwat mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang sudah mensupport BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi para pekerja Non ASN dalam program perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

"Program BPJS Ketenagakerjaan salah satu bentuk kepedulian negara kepada masyarakat pekerja yang ada di Lombok Barat," katanya.

Selebihnya non ASN yang di usulkan mendapat BPJS tersebut akan di upayakan terdaftar di BPJS bulan ini,"Dengan terdaftarnya mereka kita dorong masuk di bulan ini, untuk mendapat jaminan sosial,"tegasnya. (SN-02)

auto faucet

Komentar