Human Trafficking Luka Batin Masyarakat

Magdalena Kadi (anggota biasa PMKRI Mataram)

 SASAMBO NEWS - Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan perekrutan, pengiriman, penampungan orang dengan cara ancaman atau kekerasan demi tujuan eksploitasi pelacuran, seks, penyalahgunaan kekuasan serta perbudakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Masalah yang paling hangat dan gencar terjadi di Provinsi NTT saat ini adalah perdagangan manusia yang bersifat illegal merupakan satu tindakan yang tidak mencerminkan pri kemanusiaan.

Bicara soal human trafficking Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah membuat undang undang No. 21 Tahun 2007 secara jelas menyatakan bahwa perdagangan manusia bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, serta melanggar hak dasar yaitu hak hidup yang layak atau Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Di samping itu, human trafficking juga melanggar norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap sesama manusia, tujuan pemerintah mengeluarkan UU No.21 tahun 2007 agar memutus human trafficking secara illegal namun pada faktanya bahwa kasus ini masih marak terjadi di seluruh  daerah di Indonesia.

Merujuk pada human trafficking penulis mencoba untuk merangkai dua faktor penyebab sehingga para korban human trafficking menerima untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) melalui jalur illegal.

Pertama, pemerintah Indonesia khususnya pemerintah NTT tidak mampu menciptakan lapangan kerja bagi warganya sendiri Kedua, Pemerintah Indonesia tidak memiliki profesionalisme dalam memanage sumber daya manusia dan sumber daya alam kaya- raya yang membentang dari wilayah Sabang sampai Merauke secara optimal.

Penulis mengajak kita semua untuk merenungkan nasib para TKI yang menjadi korban kejahatan perdagangan bahwa NTT di nobatkan sebagai provinsi pengirim tenaga kerja illegal pada tahun 2016  terdapat 1.667 (tenaga kerja wanita), yang menjadi korban perdagangan manusia, jumlah kasus perdagangan manusia di NTT mencapai 400 kasus perdagangan manusia pada tahun 2016 terdapat 37 warga asal NTT meninggal dunia pada saat TKI dan tahun 2017 terdapat 137 kasus perdagangan manusia di dalam banyaknya kasus terdapat 44 warga asal NTT meninggal dunia karena tersangkut perdaganagn manusia ( jumlah korban pada tahun 2016 dan tahun 2017 mencapai sebanyak 81 korban) jadi TKI yang meninggal dunia dan pada tahun 2018 jumlah TKI yang menjadi korban sebanyak 230 orang asal NTT dari korban, kabupaten Sumba Barat menjadi wilayah dengan jumlah korban tindak pidana perdagangan orang TPPO tertinggi yakni 40 orang. Dan di tahun 2019 sebanyak 816 korban perdagangan manusia dan 20 warga asal NTT,  kebanyakan dari Kabupaten Sumba Barat Daya korban TPPO ( tindak pidana perdagangan orang) yang sudah di pulangkan kembali ke daerahnya masing masing Ini menandakan bahwa pemerintah NTT gagal secara total untuk memberantas perdagangan manusia secara illegal. Dari tahun ke tahun cendrung semakin meningkat korban perdagangan manusia di NTT.

Dengan kasus human trafficking penulis menawarkan solusi agar perdagangan manusia secara illegal sedikit tidaknya mampu di kurangi dari 2.850 korban atau bahkan tidak terjadi lagi.

Pertama, Bagi warga masyarakat Indonesia, khususnya warga NTT hendaknya menjadikan mencoba untuk membangun ekonomi keluarga seperti usaha usaha kecil seperti pertanian dan peternakan yang lebih produktif sebagai tempat mengais rejeki sehari-hari sehingga tidak perlu mencari uang ke negara tetangga. Kedua, Pemerintah harus memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara efektif dan efisien melalui pelatihan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan atau skill masyarakat.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas perdagangan manusia secara illegal adalah mengadakan pencegahan, pemberdayaan, penanggulangan,  kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk sama-sama memberantas human trafficking. Beberapa upaya tersebut misalnya mengadakan penyuluhan di desa-desa mengenai human trafficking, apa itu human trafficking, dampak buruk human trafficking bagi masyarakat Indonesia.

Pertama pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menegah Atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan.

Kedua pemerintah memprioritaskan keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak terlebih khususnya perenpuan yang selalu menjadi korban human trafficking.

Ketiga pemerintah menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan. Keempat pemerintah menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha kecil masyarakat.

Dan yang terakhir merubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap dampak human trafficking anak.

Penulis : Magdalena Kadi
(anggota biasa PMKRI Mataram)

auto faucet

Komentar