Kata Pengamat Pariwisata Soal Program Work From

SASAMBO NEWS - Istilah work from dimunculkan pertama kali, setelah melihat kondisi pariwisata Bali. Terpuruk setelah dihantam badai covid-19. Dampaknya meluas ke wilayah lain seperti Lombok, Labuan Bajo-NTT, Banyuwangi bahkan Jogyakarta. Tidak terkecuali destinasi di daerah lain yang dianggap destinasi unggulan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif (Menparekraf). Lalu, perlukah dibuat work from yang lain di daerah potensial kunjungan wisatawan?

Pengamat Pariwisata Nasional, Taufan Rahmadi
Pengamat Pariwisata Nasional, Taufan Rahmadi

Pengamat Pariwisata Nasional, Taufan Rahmadi, memandang positif menjadikan ide work from ini juga dilakukan di daerah lain selain Bali.

Menurutnya progran Kemenparekraf work from ini adalah upaya pertolongan darurat pemerintah di dalam memperbesar peluang bertahannya pariwisata di tengah pandemi.

Menurut Taufan, ada tujuh point utama yang dapat dilakukan pemerintah jika ingin program work from ini bisa berjalan sukses.

Pertama, berlakukan Bubble Policy di destinasi wisata yang berada di zona minim covid.

Kedua, Pemerintah daerah, pelaku industri dan masyarakat selain bersinergi di dalam menjaga konsistensi pelaksanaan protokol kesehatan di destinasi wisata, juga kreatif dan kompak di dalam menawarkan paket-paket produk perjalanan dan layanan wisata kepada wisatawan.

Ketiga, sudah waktunya kebijakan Pemerintah berorientasi pada pola pikir hidup berdampingan dengan covid-19. Sehingga bisa menjadi solusi, agar pariwisata bisa tumbuh dengan prokes. Demikian juga dengan pergerakan ekonomi masyarakat.

Keempat, wisatawan tidak lagi dibebani oleh pembiayaan test rapid atau PCR. Diganti dengan surat keterangan sudah di vaksin.

Kelima, kebijakan pemerintah terkait buka tutup tempat wisata dilakukan berdasarkan paramater yang jelas dan tegas.

Keenam, bebas biaya karantina bagi w1isatawan yang positif covid-19. Dan terakhir, membentuk Komite Pemulihan Pariwisata Nasional, yang membantu pemerintah dalam melakukan monitoring, evaluasi dan rekomendasi terhadap kebijakan pemulihan pariwisata mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

"Bubble Policy adalah kebijakan gelembung yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah setempat berdasarkan protokol destinasi yang disepakati bersama terhadap sebuah destinasi wisata yang dinilai aman bagi wisatawan," beber TR. (SN-01)
 

auto faucet

Komentar